Pemerataan pembangunan hingga detik ini belum terlaksana bahkan rasanya seperti punguk merindukan bulan, jauh bumi dan bulan, masih jauh dari angan-angan. Pembangunan di Indonesia masih terpusat di pusat pemerintahan baik ibukota negara, ibu kota propinsi maupun ibukota kota dan kabupaten. Sedangkan ke daerah yang jaraknya berjauhan dengan pusat pemerintahan tersebut seakan dilupakan.
Tentu saja hal ini tidak adil dan menyakiti hati rakyat sebagai warga negara Republik Indonesia. Alasan klise selalu menjadi tameng para pemimpin daerah, jauhnya jarak sehingga tidak terpantau, padatnya jadwal protokoler sehingga tidak ada waktu untuk meninjau daerah yang jaraknya agak jauh dari pusat kekuasaan mereka. Karena hal inilah ketimpangan pembangunan terjadi, di kota pembangunan menjadi-jadi sedangkan di daerah pedesaan perbaikan jalan saja masih berupa janji yang tak kunjung terlaksana.
Inilah salah satu dosa pemerintah, mereka tidak bisa berlaku adil dalam pembangunan. Dan inilah yang menyebabkan pedesaan tertinggal, penyebab desa miskin. Mungkin pemerintah berkelit kalau desa miskin karena desa tersebut tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk dikembangkan. Dan ini adalah pernyataan bodoh, tengok Papua sebagai contoh, betapa luar biasanya sumber daya alam disana tetapi tetap saja pembangunan disana tertinggal. Dan sangat wajar jika mereka meminta referendum karena ketidakadilan ini.
Pemerintah seharusnya punya rencana pembangunan yang matang untuk memeratakan pembangunan supaya istilah desa tertinggal dan desa miskin segera dihapuskan berganti dengan desa mandiri dan desa makmur. Banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur seperti jalan dan sarana umum lainnya, meningkatkan kompetensi masyarakat desa baik dengan pelatihan-pelatihan maupun berbagai waorkshop untuk kemajuan masyarakat desa. Memberi program-program nyata untuk pengentasan kemiskinan seperti penyediaan lapangan pekerjaan atau mengefektifkan kembali program swasembada.
Saya berharap pemerintah mau mengurangi dosa mereka dengan memeratakan pembangunan di daerah. Semoga :)
Dipostinkan juga disini dan disini.
Tentu saja hal ini tidak adil dan menyakiti hati rakyat sebagai warga negara Republik Indonesia. Alasan klise selalu menjadi tameng para pemimpin daerah, jauhnya jarak sehingga tidak terpantau, padatnya jadwal protokoler sehingga tidak ada waktu untuk meninjau daerah yang jaraknya agak jauh dari pusat kekuasaan mereka. Karena hal inilah ketimpangan pembangunan terjadi, di kota pembangunan menjadi-jadi sedangkan di daerah pedesaan perbaikan jalan saja masih berupa janji yang tak kunjung terlaksana.
Inilah salah satu dosa pemerintah, mereka tidak bisa berlaku adil dalam pembangunan. Dan inilah yang menyebabkan pedesaan tertinggal, penyebab desa miskin. Mungkin pemerintah berkelit kalau desa miskin karena desa tersebut tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk dikembangkan. Dan ini adalah pernyataan bodoh, tengok Papua sebagai contoh, betapa luar biasanya sumber daya alam disana tetapi tetap saja pembangunan disana tertinggal. Dan sangat wajar jika mereka meminta referendum karena ketidakadilan ini.
Pemerintah seharusnya punya rencana pembangunan yang matang untuk memeratakan pembangunan supaya istilah desa tertinggal dan desa miskin segera dihapuskan berganti dengan desa mandiri dan desa makmur. Banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur seperti jalan dan sarana umum lainnya, meningkatkan kompetensi masyarakat desa baik dengan pelatihan-pelatihan maupun berbagai waorkshop untuk kemajuan masyarakat desa. Memberi program-program nyata untuk pengentasan kemiskinan seperti penyediaan lapangan pekerjaan atau mengefektifkan kembali program swasembada.
Saya berharap pemerintah mau mengurangi dosa mereka dengan memeratakan pembangunan di daerah. Semoga :)
Dipostinkan juga disini dan disini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Tulis Komentar Anda Disini